Presiden Joko Widodo merealisasikan janji kampanye politiknya dengan meluncurkan tiga kartu sekaligus. Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), merupakan wujud pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila.
Dibalik itu DPR mempersoalkan peluncuran tiga kartu tersebut lantaran tidak ada izin dari parlemen sebelum diluncurkan.
Indonesia terlalu banyak menggunakan kartu. Kartu kesehatan saja ada Jamkesmas, BPJS, sekarang KIP, KIS, KKS.
Tak hanya para politisi, masyarakat pun dibuat bingung dengan kartu tersebut, dimana banyak yang mengaku tidak tahu cara penggunaan tiga kartu tersebut dan mengeluh karena terlalu banyak kartu yang dikeluarkan pemerintah. Untuk itu seharusnya Jamkesmas dan BPJS sudah dirasa cukup membantu masyarakat miskin untuk berobat. Sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan yang sudah ada saja.
Masyarakat masih bingung apa perbedaan KIS dengan BPJS dan Jamkesmas. Apalagi dengan dua kartu lainnya KKS dan KIP.
Persoalan lain muncul terkait tidak adanya sosialisasi penggunaan kartu tersebut. untuk itu pemerintah seharusnya melakukan sosialisai di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sehingga masyarakat yang menggunakan kartu baru seperti KIS bisa tepat sasaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar