Contoh Kasus 1 :
Duh, Pejabat di 3 Bank BUMN Terlibat Suap ATM
Jakarta - Diebold Inc, perusahaan penyedia automated teller machines (ATM) terbesar di Amerika Serikat (AS) terbukti menyuap pejabat bank di China dan Indonesia. Ternyata, ada pejabat dari 3 bank BUMN yang ikut terlibat kasus tersebut.
Dalam dokumen Securities and Exchange Commission (SEC) yang dikutip detikFinance, Rabu (23/10/2013) dipaparkan fakta-fakta mengenai kasus penyuapan tersebut.
"Diebold menjual ATM dan produknya kepada bank BUMN di Indonesia. Dari tahun 2005 sampai 2010, melalui anak usahanya Diebold Indonesia, Diebold ternyata memberikan fasilitas perjalanan dan hiburan untuk pejabat dari bank BUMN," tulis SEC dalam dokumen tersebut.
"Diebold Indonesia menghabiskan sekitar US$ 147.000 dalam fasilitas jalan-jalan dan hiburan kepada pejabat dari bank BUMN: Bank X, Bank Y dan Bank Z," demikian tambahan SEC.
Dalam laporan tersebut SEC menyebut terdapat 3 bank BUMN. Seperti diketahui hanya terdapat 4 bank BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Nasional (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Indonesia.
SEC juga melaporkan, dalam periode 2005 sampai 2010 Diebold berhasil meraup pendapatan hingga US$ 16 juta di Indonesia dalam penjualan mesin ATM ke Bank BUMN.
Sebelumnya diberitakan, Diebold Inc, perusahaan ATM yang bermarkas di Ohio, AS, melalui anak usahanya diduga melakukan penyuapan terhadap pejabat Bank BUMN guna mempengaruhi keputusan pembelian.
Jakarta - SEC menyatakan Diebold telah setuju untuk membayar lebih dari US$ 48 juta untuk menyelesaikan tuduhan SEC dan menyelesaikan masalah kriminal paralel diumumkan hari ini oleh Departemen Kehakiman AS.
Anak usaha Diebold di China dan Indonesia menghabiskan sekitar US$ 1,8 juta untuk perjalanan, hiburan, dan hadiah lainnya yang tidak pantas untuk pejabat senior dari bank yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian.
Diebold menghabiskan sekitar US$ 1,6 juta menjadi menyuap pejabat bank milik pemerintah di China, dan lebih dari US$ 147.000 untuk menyuap pejabat di bank pemerintah di Indonesia.
Komentar/Analisa :
Seperti diketahui umum, praktek suap menyuap saat ini telah menjadi hal yang biasa dikalangan bisnis. Hal ini dilakukan untuk memuluskan/memudahkan jalan agar tujuan dapat tercapai dengan tanpa memikirkan etika bisnis yang berlaku dan menyebabkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis tidak berjalan.
Dalam kasus suap menyuap ini prinsip bisnis yang dilanggar/tidak sesuai dengan Sonny Keraf yakni :
1. Melanggar Prinsip Otonomi, dimana dalam kasus ini sikap pejabat bank untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan atas kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan untuk diri pribadi bukan untuk kepentingan bisnis.
2. Melanggar Prinsip Kejujuran, dimana dalam kasus ini pejabat bank memenangkan/mempengaruhi keputusan pembelian karna mendapatkan fasilitas dari perusahaan penyedia
3. Melanggar Prinsip Keadilan, dalam kasus ini pejabat bank tidak memperlakukan vendor/supplier penyedia lain secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.
4. Melanggar Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle), dalam kasus ini yang diuntungkan adalah penyedia jasa selaku penjual dan pejabat bank secara personal, dan tidak demikian dengan bank selaku pembeli. Karna dipastikan dengan adanya fasilitas yang didapat dari pejabat bank, maka tidak menutup kemungkinan harga yang ditawarkan penyedia jasa selaku penjual sudah melambung tinggi dan tidak kompetitif.
5. Melanggar Prinsip Integritas Moral, dalam kasus ini pejabat bank tidak menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik bank/perusahaannya
sumber :
Contoh Kasus 2 :
Kasus Bakrie Life dan Asuransi Dul Belum Selesai, Ini Kata OJK
Jakarta - Hari ini Indonesia memperingati hari asuransi, dan pemerintah mendorong masyarakat untuk sadar akan asuransi. Namun, persoalan seputar asuransi masih terjadi. Apa kata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator?
Seperti diketahui, kasus tunggakan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) sejak 2008 hingga saat ini belum selesai. Demikian juga ribut klaim asuransi anak artis Ahmad Dhani yaitu Abdul Qadir Jaelani (Dul).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, persoalan asuransi pada dasarnya sangat rumit. Banyak masyarakat belum paham dengan produk dari asuransi.
"Asuransi itu kan agak complicated (rumit)," kata Muliaman usai rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di Gedung Djuanda I, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menjelaskan, kontrak sebuah produk asuransi terdiri dari tumpukan kertas yang tebal. Kadang masyarakat kurang teliti, sehingga seringkali hanya langsung menyetujui produk yang ditawarkan.
"Kontraknya itu banyak dan tebal, kita kan main tanda tangan saja. Padahal di kontrak itu sudah ada bagaimana kalau begini begitu," sebut Muliaman.
Maka dari itu, diperlukan edukasi yang benar-benar tepat. Sehingga ketika kondisi di lapangan dianggap tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, dapat segera terselesaikan
Jakarta - "Kalau kemudian kejadian berlawanan dengan kontrak, tetap nggak mau bayar. Nah, makanya edukasi itu menjadi penting, terutama mungkin kerja keras dari OJK yang bisa membuat informasi itu mudah dipahami, simple," jelasnya.
Untuk kasus Bakrie Life, Muliaman mengatakan sudah ada kemajuan. "Sebetulnya sudah ada kemajuan, ya tinggal kita pantau saja OJK," ucapnya.
Menurutnya ke depan, OJK akan melakukan banyak perbaikan, dari sisi edukasi dan pengawasan. Ini yang akan mendorong masyarakat untuk tetap percaya dengan asuransi.
"Bagaimana ke depan, kita lakukan banyak perbaikan, terutama aspek edukasi dan pengawasan. Nah ini penguatan itu yang harus jadi perhatian OJK," ujar Muliaman.
Perlu diketahui, Bakrie Life mengalami gagal bayar pada tahun 2008 sebesar Rp 360 miliar kepada nasabah Diamond Investa. Seiring dengan perjalanannya utang Bakrie Life ke nasabah tinggal Rp 270 miliar. Namun karena kesulitan likuiditas Bakrie Life belum juga bisa melunasi.
Sementara untuk kasus Ahmad Dhani, terkait dengan klaim kecelakaan anaknya yang didaftarkan ke asuransi Prudential. Klaim Dhani ditolak, untuk membayar biaya rumah sakit anaknya pasca kecelakaan Rp 500 juta. Prudential menyatakan, adanya pelanggaran hukum atas kecelakaan yang menimpa Dul yang berumur 13 tahun, sehingga klaim asuransi tidak bisa cair.
Komentar/Analisa :
Produk asuransi memang banyak diminati masyarakat terkait fungsi dari asuransi itu sendiri. Namun tanpa disadari sebenarnya asuransi bukan merupakan bisnis yang simple, yakni dengan membayar premi, maka kemudian kita dapat mengajukan klaim suatu saat tanpa adanya suatu proses.
Dalam kasus asuransi diatas ini, ada beberapa etika bisnis yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dilanggar oleh kedua belah pihak, baik itu perusahaan asuransi maupun nasabahnya.
Adapun beberapa hal yang seharusnya perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak antara lain :
1. Tanggung jawab dari pihak asuransi yakni memberikan penjelasan yang sejelas jelasnya kepada calon nasabah terkait asuransi yang ditawarkan
2. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”, yakni jika nasabah memerlukan bantuan, pihak asuransi tetap memberikan pelayanan yang baik, seperti halnya ketika menawarkan produk asuransi
3. Mampu menyatakan yang benar itu benar, dalam hal ini nasabah selaku orang yang melakukan klaim harus memberikan data yang sesuai (tidak ada yang disembunyikan)
4. Menumbuhkan sikap saling percaya antara perusahaan asuransi dan para nasabah
5. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
6. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
sumber :
http://finance.detik.com/read/2013/10/18/125847/2389215/5/1/kasus-bakrie-life-dan-asuransi-dul-belum-selesai-ini-kata-ojk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar